You are viewing aninsemangka

HUKUM EKONOMI 3


Perekonomian Indonesia yang menganut sistem ekonomi kerakyatan menuntut peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah guna mencapai tujuan utama yaitu ekonomi kerakyatan.

Dalam ilmu ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan atau dijalankan oleh lima pelaku utama sebagai berikut.

a.Rumah Tangga

Rumah tangga yang dimaksudkan adalah rumah tangga konsumsi yaitu baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Dalam rumah tangga keluarga memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal. Faktor produksi ini oleh rumah tangga keluarga dijual kepada rumah tangga perusahaan dengan memperoleh kompensasi atau imbalan berupa upah dan gaji serta bunga dan sewa. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut.

  1. Menerima penghasilan dari para produsen / perusahaan yang berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba.

  2. Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka.

  3. Menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang (sebagai konsumen).

  4. Menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan.

  5. Membayar pajak kepada pemerintah.

  6. Masuk dalam pasar uang sebagai pembeli, karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi sehari-hari.

b. Perusahaan/Produsen

Perusahaan atau rumah tangga perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.


Kelompok perusahaan atau produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut.

  1. Memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok (supplier) di pasar barang.

  2. Menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi.

  3. Menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain.

  4. Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka.

  5. Membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya.

c. Pemerintah
Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi.

Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut.

  1. Kebijakan fiskal, adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

  2. Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin kestabilan nilai uang, agar tidak terjadi inflasi.

  3. Kebijakan keuangan internasional, yaitu tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional maupun kerja sama ekonomi internasional.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain berupa:

  1. menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung,

  2. membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah,

  3. meminjam uang dari luar negeri,

  4. menyewa tenaga kerja, dan

  5. menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat.

d. Lembaga-Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan keuangan untuk memperlancar jalannya perekonomian suatu negara. Kelompok lembaga keuangan melakukan kegiatan pokok antara lain:

  1. menerima simpanan/deposito dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen,

  2. menyediakan kredit kepada perusahaan/produsen untuk mengembangkan usahanya (investasi), dan

  3. menyediakan uang giral untuk melakukan transaksi keuangan.

e. Masyarakat Luar Negeri

Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri, tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri, sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antarnegara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerja sama ekonomi regional dan internasional.


Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri.

  1. Menyediakan kebutuhan barang impor.

  2. Membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara.

  3. Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri.

  4. Masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang (devisa) dari luar negeri, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia.

  5. Sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri.


ekonomi mikro adalah teori ekonomi yang melihat permasalahan ekonomi secara sempit atau khusus
ekonomi makro adalah teori ekonomi yang membahas permasalahan ekonomi yang dilihat secara keseluruhan atau dalam lingkup yang luas

ILMU EKONOMI iImu Ekonomi adalah ilmu yanag mempelajari upaya – upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan suberdaya terbatas. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama perlunya mempelajari ilmu ekonomi adalah terbatasnya sumber daya yang ada, padahal kebutuhan kita untuk berbagai hal, tidak terbatas.
Ekonomi Mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudutpandang ‘kepentingan unit-unit ekonomi terkecil’Misalnya membahas : perilaku rumah tangga konsumen perilaku rumah tangga produsen dan perilaku pasar secara individual.
Ekonomi Makro mengupas perilaku perekonomiansebagai suatu ‘keseluruhan’ (agregat) danmengabaikan masalah-masalah yang dihadapi olehunit-unit individu.
Persamaanya adalah, kedua – duanya mempelajari ekonomi, yaitu bagaimana manusia berusaha utnuk memenuhi kebutuhannya yang sanagat banyak dans angat bervariasi dengan sumber daya yang terbatas.
Perbedaanya, Ilmu ekonomi mikro memfokuskan pembahasannya poada perilaku invidual dari pelaku ekonomi, Ilmu ekonomi makro memfokuskan pembahasanya pada gejala – gejala perekenomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umumnya;
contoh dari ekonomi mikro adalah perilaku invidual dari suatu perusahaan dalam menetapkan berapa banyak barang yang akan dibeli, jika harga barang tersebut mengakami kenaikan atau penurunan, bagaimana meningkatkan jumlah produksinya , beberapa tinggi harga barang akan dijual agar perusahaan memperoleh laba maksimum, dan sebgainya. Dimaksud dengan invidual di sini termasuk badan – badan hukum, seperti Perseroan terbatas, Koperasi, yayasan.
Contoh dari ekonomi makro adlah membahasas pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dalam membahas pertumbuhan ekonomi yang dibahas adalah pertumbuhan kegiatan pada umunya, bukan pertumbuha nsatu atau dua pelaku ekonomi tertentu . Contoh : Tingkat penganggruran tahun ini meningkat karena banyak perusahaan melakukan pengurangan karyawan.
Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan suatu keadaan perekonomian yangmenunjukkan adanya kenaikan (pertumbuhan) PDB (Produk Domestik Bruto)Pemerintah berusaha menciptakan iklimperekonomian yang prospektif untuk memacu pertumbuhan perekonomian, tetapi banyakmasalah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal, diantaranya kombinasiproduksi yang terbatas. Misalnya ingin menciptakanswa-sembada beras tetapi tidak didukung denganproduksi komoditas pengganti beras, akibatnyaselalu kekurangan produksi beras   
KEBIJAKAN FISKALYaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara   Kebijakan ini diambil untuk menstabilkanekonomi, memperluas kesempatankerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dankeadilan dalam pemerataan pendapatanCaranya dengan : menambah atau mengurangi ? PAJAK dan SUBSIDI
KEBIJAKAN MONETER Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakat 7-annya : a. menjaga stabilitas ekonomi b. menjaga stabilitas harga c. meningkatkan kesempatan kerja d. memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Caranya dengan : 1. Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Policy) 2. Kebijakan Diskonto (Discount Policy) 3. Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio Policy) 4. Kebijakan Kredit Selektif 5. dan kebijakan lain yang dipandang paling sesuai dengan keadaan
KEBIJAKAN LAIN Selain dari kedua kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan kebijakan : a. Mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan b. mendorong peningkatan efisiensi c. mengembangkan infra struktur d. mengeluarkan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif .









 

HUKUM EKONOMI 2


PENGERTIAN PELAKU EKONOMI
Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi yaitu:

  • Pemilik Faktor produksi

  • Konsumen

  • Produsen.

Dan jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi yaitu :

  • Sektor rumah tangga

  • Sektor swasta

  • Sektor Pemerintah dan

  • Setkor Luar Negeri.

Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok atau sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi yakni :
1)   BUMN ( Badan Usaha Milik Negara)
BUMN adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki pemerintah. Tujuan kegiatan BUMN:
a.   Untuk menambah keuangan kas negara
b.   Membuka lapangan kerja
c.   Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peranan BUMN dalam perekonomian nasional adalah :
a.   Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh  sekelompok masyarakat tertentu.
b.   Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
c.   Membuka lapangan kerja.
d.   Melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hidup hajat hidup orang banyak.
e.   Sebagai sumber pendapatan negara.

Fungsi Prioritas BUMN : Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Kebaikan BUMN : Modal dari pemerintah, Mengutamakan pelayanan umum, Memiliki kekuatan hukum yang kuat, Organisasi disusun secara mantap

Kelemahan BUMN: Pengambilan keputusan lamban karena panjangnya birokrasi, BUMN banyak merugi, Organisasinya sangat kaku.

2).  BUMS  ( Badan Usaha Milik Swasta )
BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki swasta secara individu atau kelompok. Tujuan kegiatan BUMS:
a.   Mengembangkan dan memperluas usaha usaha
b.   Membuka lapangan kerja
c.   Memperoleh laba-laba sebesar-besarnya.

Peranan BUMS dalam perekonomian nasional adalah:
a. Sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan perekonomian.
b. Membantu pemerintah dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah
c. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
d. Menciptakan lapangan kerja.

Fungsi Prioritas BUMS : Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Kestabilan yang endukung kegiatan ekonomi.


Kebaikan BUMS : Meningkatkan pendapatan Negara, Meningkatkan ekspor import, Memperluas lapangan kerja

Kelemahan BUMS : Menimbulkan persaingan pasar tidak sehat (monopoli), Penyalahgunaan potensi sumber daya (eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya), Berkurangnya devisa karena keringanan bea masuk, Berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak.

3).  Koperasi
Pengertian koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi:
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa
4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Tujuan koperasi:

  1. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya

  2. Mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya

  3. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional


Manfaat koperasi:

  1. Memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada anggota

  2. Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

  3. Meningkatkan kualitas kehidupan anggota

  4. Memperkokoh perekonomian rakyat


Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia:
a.   Mengembangkan potensi  kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b.   Berperan aktif dalam meningkatkan  kualitas hidup manusia.
c.    Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
d.   Mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Fungsi Prioritas Koperasi : Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

1.  PELAKU EKONOMI
Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu:
A.        Pemilik Faktor Produksi
B.        Konsumen
C.        Produsen
Lalu dalam ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi, yaitu:
A.        Sektor Rumah Tangga
B.        Sektor Swasta
C.        Sektor Pemerintah
D.       Sektor Luar Negeri
Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok, yaitu:
A.     Koperasi
B.     Sektor Swasta
C.    Sektor Pemerintahan
yang saling berhubungan satu sama lain. Sesuai dengan konsep Trilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan kestabilan ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut:
Koperasi yaitu pemerataan hasil ekonomi.        
Sektor Swasta yaitu pertumbuhan kegiatan ekonomi.
Sektor Pemerintah BUMN yaitu kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

   Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Jadi, Perekonomian yang ada di dunia ini, di organisasikan secara berbeda-beda .
2.  PERANAN BUMN DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Kedudukan / Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

  1. Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.

  2. Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali.

Sebagaimana diutarakan Mohammad Hatta bahwa azas”kekeluargaan” sebagaimana tercermin dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 tersebut, harus kita beri penafsiran lain untuk sektor modern. Dalam sektor modern, bentuk-bentuk demokrasi ekonomi yang berdasarkan ” kekeluargaan ” dapat terjelma dalam bentuk-bentuk misalnya sebagai berikut :

  1. Mengembangkan koperasi di antara buruh dan karyawan, koperasi adalah wahana untuk meninggikan kesejahteraan buruh dan meningkatkan kecerdasannya lewat pendidikan buruh dan sebagainya.

  2. Menumbuhkan “hubungan perburuhan” (industrial relation) yang sesuai dengan asas-asas kekeluargaan itu, dimana antara buruh dan pengusaha terjalin semangat kekeluargaan.

  3. Dalam Bentuk lain mungkin dikemudian hari perusahaan swasta akan menjual sebagian saham-sahamnya kepada masyarakat, juga kepada buruh dan karyawannya. Mungkin koperasi simpan-pinjam diantara buruh/karyawannya dapat menjadi pemegang saham.

  4. Mungkin di kemudian hari buruh bisa mendapat hak untuk ikut mengatur perusahaan dimana ia bekerja, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara Eropa.

Bentuk-bentuk sebagaimana tersebut di atas adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Demikianlah dalam rangka menerjemahkan apa yang terkandung dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut , yang merupakan landasan konstitusioanal dalam kehidupan perekonomian Indonesia yang berdasarkan “kekeluargaan”, diciptakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok perkoperasian.
3.  LANDASAN KONSTITUSIONAL BUMN
      Pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacam-macam tergantung dari peride dan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan.
      Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendaliannya. Tolak ukur keberhasilan yang didasarkan motivasi pendirian suatu badan usaha menjadi tidak jelas. Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan yang dikendalikan oleh negara adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.
      Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara. Bahasa asingnya BUMN adalah public enterprise. BUMN berisikan 2 elemen esensial yaitu: Unsur Pemerintah dan Unsur Bisnis. BUMN tidak 100 persen pemerintah dan juga tidak 100 persen bisnis. Besar persennya tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya.
BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak di punyai oleh badan usaha lain yaitu: “A corporation clothed with the power of goverment but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise ( suatu badan usaha yang “berbaju” pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swata).

     Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam public dari public enterprise (BUMN) ada tiga makna terkandung didalamnya yaitu: public purpose, public ownership, dan public control. Dari ketiga makna itu public purpose-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public Purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, polotik dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara.
Latar belakang pendirian BUMN
Maksud dan tujuan pendirian BUMN:

  • Memberikan sumbangan bagi perkembangan pereonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

  • Mengejar keuntungan.

  • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

  • Menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

  • Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Tiga Bentuk BUMN ( PERJAN, PERUM dan PERSERO)
A.   PERJAN adalah bentuk badan usaha milik negara yg seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pd masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tdk ada perusahaan BUMN yg menggunakan model perjan karena besarnya biaya ukt memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.
Maksud dan Tujuan PERJAN Adalah:                        
o    menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
o    Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP No.12 Tahun 1998, PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.
B.   PERUM adalah perjan yg sudah diubah. Tujuannya tdk lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dgn status pegawainya sbg Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kpd publik (go public) & statusnya diubah menjadi persero.
C.   PERSERO adalah salah satu Badan Usaha yg dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dgn Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yg pertama adl mencari keuntungan & yg kedua memberi pelayanan kpd umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yg dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sbg pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT (Persero).
Maksud dan Tujuan PERSERO adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut:
o    Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi PERSERO dan masyarakat sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah
o    Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup
o    Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.
o    Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan PERSERO.
4. PERANAN KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi denga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
Peranan Koperasi dalam perekonomian Indonesia
Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

  • Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

  • Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

HUKUM EKONOMI 1


  4 PELAKU EKONOMI

Dalam kehidupan perekonomian, terdapat 4 kelompok besar masyarakat yang digolongkan sebagai pelaku ekonomi diantaranya :
1. Rumah Tangga
Yang dimaksud rumah tangga adalah bagian dari masyarakat. Bisa berupa perorangan,kelompok,lembaga-lembaga maupun badan-badan sebagai konsumen barang-barang atau jasa dari hasil produksi. Singkatnya adalah sebagai pemakai barang atau jasa. Sebagai rumah tangga kegiatan utama yang dilakukan sebagai pelaku ekonomi adalah melakukan kegiatan konsumsi.
2. Perusahaan
Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan produksi ada yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan,lembaga atau badan usaha milik negara, dan swasta. Baik swasta nasioal maupun asing. Mereka biasanya menjalankan kegiatan diantara lain sebagai berikut :
a. Lapangan usaha primer contohnya mengolah hasil-hasil alam seperti perikanan, pertambangan,perkebunan dan lain-lain.
b. Lapangan usaha sekunder contohnya kegiatan yang meliputi kegiatan di sektor produksi, perumahan,penyedian gas, dan lain-lain.
c. Lapangan usaha tersier contohnya usaha yang bergerak di bidang jasa seperti asuransi, jasa pengankutan,bank,usaha perdagangan dan lain-lain.
3. Pemerintah
Dalam kehidupan perekonomian, negara memegang peran penting dalam mengatur,menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga berperan langsung dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan tujuan memenuhi hajat orang banyak. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap rakyatnya. Pemerintah juga memiliki kewajiaban untuk mensejahterakan rakyatnya. Kondisi masyarakat yang sejahtera adalah kemanpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sangat mudah,
Jadi pemerintah dengan kewajiban ini di harapkan dapat memberikan suplai yang cukup akan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, hal ini berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi produksi. Pemerintah harusnya dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tanpa terkecuali.
Selain mampu untuk mensuplai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah juga haruslah memiliki kemampuan untuk mendistribusi barang dan jasa agar sampai ketangan konsumen dalam hal ini masyarakat dengan mudah. Masyarakat tidak mengalami kesulitan sedikit pun dalam dalam memperoleh barang atau jasa.
Setelah barang sampai ke tangan masyarakat, pemerintah masih memiliki kewajiban agar barang atau jasa tersebut dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat.
4. Luar Negeri
Tidak semua kebutuhan tersedia di dalam negeri begitu pun sebaliknya, maka perlu diadakan kegiatan impor maupun ekspor untuk memenuhinya. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negri, misalnya saat ini indonesia banyak impor beras dari thailand sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negri. Jadi barang atau jasa itu di produksi di dalam negeri dan suplainya sudah memenuhi target kebutuhan dalam negeri, jadi masih tersisa antar kebutuhan barang tersebut dengan produksinya, sisa inilah yang kemudian di jual atau di ekspor, sebernaya makna dari ekspor itu sendiri seperti itu, tetapi kenyatannya kegiatan ekspor ini tidaklah demikian barang yang di ekspor kebanyakan adalah barang yang memilki kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan barang-barang yang dikonsumsi di dalam negeri dengan kata lain, kegiatan pelaku ekonomi luar negeri sebagia berikut :
a. Sebagai pemasok barang atau jasa terhadap suatu negara atua mitra dagang, inilah yang disebut mitra dagang.
b. Sebagai konsumen karena mengkonsumsi barang atau jasa dari hasil produksi negara lain, inilah yang disebut ekspor barang
Sistem ekonomi kerakyatan pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya.
A. Pemerintah Sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Pemerintah sebagai pelaku ekonomi bararti melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi:
1. Kegiatan Produksi
Pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonominya mendirikan sebuah perusahaan negara atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. Peran BUMN yaitu:
o Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
o Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
o Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
o Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.


2. Kegiatan Konsumsi
Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

3. Kegiatan Distribusi
Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya, pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil.

B. Swasta (BUMS)
BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
o Membantu meningkatkan produksi nasional.
o Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
o Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
o Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
o Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
o Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
o Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

C. Koperasi
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.
o Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
o Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
o Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
o Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
1) Modal Sendiri Koperasi
a.Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
b.Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
c.Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.
d.Hibah, yaitu sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

2) Modal pinjaman koperasi
Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber pinjaman lainnya yang sah


PARA PELAKU EKONOMI
hafidzdotorg.wordpress.com 
           Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal 3 pelaku ekonomi, yaitu:

  • Pemilik faktor produksi

  • Konsumen

  • Produsen


Dan jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal 4 pelaku ekonomi:

  • Sektor rumah tangga

  • Sektor swasta

  • Sektor pemerintah

  • Sektor luar negeri


Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal 3 pelaku ekonomi pokok, yakni:
Koperasi, sektor swasta, sektor pemerintah yang saling berhubungan satu sama lain. Sesuai dengan konsep Trilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan kestabilan ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut:
Koperasi yaitu pemerataan hasil ekonomi.
Swasta yaitu pertumbuhan kegiatan ekonomi.
Pemerintah BUMN yaitu kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Kedudukan / Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

  1. Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.

  2. Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali.

Sebagaimana diutarakan Mohammad Hatta bahwa azas”kekeluargaan” sebagaimana tercermin dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 tersebut, harus kita beri penafsiran lain untuk sektor modern. Dalam sektor modern, bentuk-bentuk demokrasi ekonomi yang berdasarkan ” kekeluargaan ” dapat terjelma dalam bentuk-bentuk misalnya sebagai berikut :

  1. Mengembangkan koperasi di antara buruh dan karyawan, koperasi adalah wahana untuk meninggikan kesejahteraan buruh dan meningkatkan kecerdasannya lewat pendidikan buruh dan sebagainya.

  2. Menumbuhkan “hubungan perburuhan” (industrial relation) yang sesuai dengan asas-asas kekeluargaan itu, dimana antara buruh dan pengusaha terjalin semangat kekeluargaan.

  3. Dalam Bentuk lain mungkin dikemudian hari perusahaan swasta akan menjual sebagian saham-sahamnya kepada masyarakat, juga kepada buruh dan karyawannya. Mungkin koperasi simpan-pinjam diantara buruh/karyawannya dapat menjadi pemegang saham.

  4. Mungkin di kemudian hari buruh bisa mendapat hak untuk ikut mengatur perusahaan dimana ia bekerja, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara Eropa.

Bentuk-bentuk sebagaimana tersebut di atas adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Demikianlah dalam rangka menerjemahkan apa yang terkandung dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut , yang merupakan landasan konstitusioanal dalam kehidupan perekonomian Indonesia yang berdasarkan “kekeluargaan”, diciptakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok perkoperasian.
Sedangkan latar belakang pendirian BUMN ini nampaknya bermacam-macam, tergantung dari periode pendiriannya dan kebijaksanaan Pemerintah saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Beberapa perusahaan didirikan pada zaman perjuangan kemerdekaan , yang menonjol dalam hal ini adalah CTC ( Central Trading Company ) yang kemudian berkembang menjadi PT Panca Niaga, lahirnya Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) sebagai akibat nasionalisasi perusahaan-prusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah.Demikian pula lahirnya PELNI sebagai akibat nasionalisasi KPM milik Belanda. Berbagai landasan pendirian perusahaan negara tersebut telah menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pengendaliannya. Untuk mengatasi berbagai masalah pengendalian ini maka disusunlah Undang-undang No 19 Tahun 1960 mengenai perusahaan negara. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan dan pengendalian BUMN di Indonesia. Melalui Undang-undang ini ditetapkan peranan dan fungsi perusahaan negara dan berbagai badan pengendalian yang penting. Dalam usaha membangun ekonomi diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi campur tangan Pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi.
Sesuai dengan fungsi serta status hukumnya maka perusahaan negara diklasifikasikan dalam 3 bentuk, sebagai berikut :

  1. Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan cirri-ciri sebagai berikut :

    1. Merupakan BUMN yang bersifat public service, yaitu pelayanan kepada masyarakat.

    2. Permodalan termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh Departemen yang membawahkannya.

    3. Statusnya mempunyai kaitan dengan hokum public.

    4. Perusahaan Umum (PERUM) dengan cirri-ciri sebagai berikut :

      1. Merupakan BUMN yang bersifat public utility, yaitu melayani kepentingan umum dan diharapkan memupuk keuntungan.

      2. Modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

      3. Berstatus badan hokum dan diatur berdasarkan Undang-undang.

      4. Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

        1. Merupakan BUMN yang bersifat “profit motive”

        2. Modal seluruhnya atau sebagian milik negara dan dibagi atas saham-saham.

        3. Berstatus badan hukum perdata yang terbentuk perseroan terbatas (PT).




Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, sebagai berikut :

  1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

  2. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan.

  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

  4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

  5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat ,baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.

Sebagaimana halnya dengan BUMN , peranan koperasi pun dalam kehidupan perekonomian Indonesia dilandasi secara konstitusional oleh Pasal 33 uud 1945, dimana dalam ayat (1) dinyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.”
Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut antara lain dinyatakan, bahwa: “Produksi dikerjakan oleh semua , untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah “koperasi” Penjelasan Pasal 33 1945 di sini tidak berarti bahwa seluruh ekonomi harus dikoperasikan .”koperasi adalah wahana sosial ekonomi utama di bidang pedesaan dan pertanian” dari pengertian koperasi tersebut , maka belum tentu di sektor di luar sektor pedesaan dan pertanian ( industri, pertambangan, perdagangan, dan sebagainya), koperasi akan tumbuh dengan subur, bahkan di sektor pedesaan dan pertanian pun koperasi berkembang dengan subur.

cuci duit~


Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dianggap sebagai uang yang halal.
Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 tentang …….. berbunyi:
“ Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”


Dari analisa fakta persidangan Djoko Susilo terbukti dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Harta Djoko Susilo dianggap  tidak sesuai penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri secara keseluruhan, yakni Rp 407.136 juta. Sementara jumlah penghasilan di luar gaji yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hanya sebesar Rp 1,2 miliar dari seluruh harta kekayaan milik Djoko yang terungkap dalam persidangan, yakni 60 ribu dollar AS dan Rp 54,625 miliar, karena itu patut diduga berasal dari hasil pencucian uang.

Hal lain yang menguatkan terjadinya pencucian uang yaitu bahwa Djoko dianggap sengaja menyembunyikan asal usul asetnya dengan tidak melaporkan asetnya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Aset Djoko dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat Kepolisian
Proses pengadaan ujian surat izin mengemudi (sim) roda dua dan roda empat telah menyimpang dan digunakan Djoko untuk memperkaya diri sendiri Rp32 miliar dan sejumlah pihak. Puluhan miliar itu diterima dari Budi Susanto, Direktur PT CMMA,  rekanan yang dimenangkan dalam lelang pengadaan. Uang tersebut digunakan Djoko untuk membeli SPBU, tanah dan bangunan, serta sejumlah kendaraan secara berkala dari tahun 2010 sampai 2012. Bahkan majelis menyatakan Djoko juga memiliki kekayaan tak wajar sebelum 2010. Aset yang diperoleh sepanjang 2003-2010 patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Apalagi pembelian aset disamarkan dengan menggunakan nama orang lain. Penyamaran asset-aset ini dilakukan tak lain untuk membuat bahwa uang-uang yang dihasilkan (keuntungan) nantinya akan menjadi uang yang halal dan tentunya dapat dinikmati.
Dari kasus ini dapat dilihat hubungan erat antara pencucian uang dan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan asal terciptanya tindak pidana pencucian uang,. Bagi para pelakunya, perbuatan melawan hukum (tindak pidana) yang telah mereka lakukan  akan  sia-sia kecuali apabila mereka dapat menyembunyikan atau menyamarkan hasilnya  (harta kekayaan), atau dengan bantuan pihak lain dengan cara “mencucinya” melalui penyedia jasa  keuangan (bank atau non bank) atau menggunakan sarana lainnya, sehingga uang hasil tindak pidana (harta kekayaan) yang telah berhasil dicuci itu nantinya menjadi kelihatan seolah-olah bersumber  dari suatu kegiatan usaha yang sah. Dengan kata lain, mereka melakukan praktik pencucian uang  (money laundering) untuk menjauhkan diri mereka (sebagai pelaku kejahatan) dari tindak kejahatan yang dilakukan dan hasil-hasil kejahatan (proceeds of crime) yang mereka peroleh, sehingga penegak hukum sulit membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara hasil-hasil kejahatan dengan  perbuatan pidana dan pelakunya.
 

Apr. 5th, 2013


Holaaa... Udah lama ga ngepost yang bermutu.. Hehehe abisnya walaupun ngepost kadang suka diapus ato di protect , sekarang aku mau usaha supaya mulai ngepost. Ahaha walau memang pada akhirnya gda yg baca :/ hoho aku sekarang mulai sibuk, terlalu banyak moment tapi ga tau gmn ngeShare nya . Fangirling juga udah mulai kurang, sampai jumpa di post selanjutnya ;;)

Posted via LiveJournal app for iPad.

Tags:

Masuknya Pihak Ketiga

shige 1
Pendahuluannya basa basi….
Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain atau bagaimana seseorang harus dapat bertindak terhadap negara atau badan-badan hukum (dan sebaliknya), kalau seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu melalui suatu badan badan hukum yang disebut badan peradilan sehingga terdapat tertib hukum.
Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus perkara dan pelaksanaan dari putusan tersebut.
Menurut Prof.Dr. RMSudikno Mertokusumo yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya
    Prof.Dr.Wirjono Projodikoro rangkaian peraturan-peraturan  yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Tujuan hukum acara perdata yaitu mempertahankan hukum perdata materiil
Fungsi hukum acara perdata yaitu mencegah terjadinya eigenrichting, sehingga tuntutan hukum harus sesuai dengan prosedur (due process of law).



Basa basi aja tentang permulaan-permulaan







Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)
Pada azasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat para pihak ketiga (ps. 1917 BW).
Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (ps 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (ps. 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (ps. 382 Rv). 1)footnote buku sudikno
Dalam praktek, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan atas alasan, sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya Derden Veret. ternyata meskipun sita telah diletakkan diatasnya, tidak ada muncul perlawanan dari pihak ketiga, oleh karena itu cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.
Bagaimana halnya jika barang yang disita benar-benar milik pihak ketiga? Yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir Beslag. Demikian penegasan putusan MA No. 3089 K/pdt/1991 . Yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga member hak kepada pemiliknya untuk mengajukan Derden Verzet. Dalam kasus perkara ini, pelawan telah member tanah yang disita dari tergugat dengan iktikad baik, lantas PN meletakkan sita diatasnya maka dia berhak mengajukan Derden Verzet.
Derden Verzet atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996 K/pdt/1989, bahwa Derden Verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

Sebelumnya akan dibahas tahapan-tahapan dalam proses persidangan perdata yaitu sebagai berikut:
PROSES SIDANG PERDATA DI PENGADILAN

1.      Pemeriksaan Perkara
a.       Pengajuan gugatan
b.      Penetapan hari sidang dan pemanggilan
c.       Persidangan pertama :
Ø  gugatan gugur
Ø  verstek
Ø  perdamaian
d.      Pembacaan gugatan
e.       Jawaban tergugat :
Ø  Mengakui
Ø  Membantah
Ø  Referte Eksepsi: materil dan formil
f.       Rekonvensi
g.      Repliek dan dupliek
h.      Intervensi
i.        Pembuktian
j.        Kesimpulan
k.      Putusan Hakim

2.      Pengajuan Gugatan Pengajuan gugatan
a.       Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
b.      Diajukan secara tertulis atau lisan
c.       Bayar preskot biaya perkara
d.      Panitera mendaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara
e.       Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri.
f.       Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim

3.      Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak
a.    Majelis hakim menentukan hari siding
b.    Pemanggilan para pihak :
a)      Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
b)      Tata cara melakukan pemaggilan :
Ø  Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti
Ø  Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan
Ø  Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamanan
Ø  Jika tidak bertemu disampaikan kepada kepala desa/lurah
Ø  Jika ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggal dan kediamannya dlakukan pemangilan melalui bupati/walikota di wilayah hukum penggugat
Ø  Jika sitergugat meningal dunia ke ahli warisnya, jika tidak diketahui maka diserahkan kepada kepala desa/lurah
Ø  Jika para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara relas dikirim ke pengadilan negeri di mana pihak itu bertempat tinggal
Ø  Jika berada di luar wilayah Indonesia dikirim ke kedutaan besar Indonesia

4.      Persidangan pertama
a.       Penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Pasal 126 HIR/150 RBg: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya.
Akibatnya : gugatan dinyatakan gugur

b.      Penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Berlaku Pasal 126 HIR/150 RBG
Akibatnya : verstek


5.      Verstek
verstek adalah sebuah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat sedangkan upaya dari verstek adalah verzet/perlawanan. Adapun syarat-syarat dari acara verstek yaitu:

a.       Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
Ø  yang melaksanakan pemangilan juru sita
Ø  surat panggilan
Ø  jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh (Pasal 122 HIR/10Rv)
b.      Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
c.       Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

6.      Bentuk Putusan Verstek
a.    Menggabulkan gugatan penggugat, terdiri dari :
Ø  mengabulkan seluruh gugatan
Ø  mengabulkan sebagian gugatan
Ø  Hal ini terjadi jika gugatn beralasan dan tidak melawan hukum.
b.      Gugatan tidak dapat diterima, apabila : gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan ( unlawful)
Ø  Gugatan ini dapat diajukan kembali tidak berlaku asas nebis in idem
c.       Gugatan ditolak apabila gugatan tidak beralasan
Ø  Gugatan ini tidak dapat diajukan kembali

7.      Perdamaian Perdamaian
a.       Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
b.      Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg
c.       Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
d.      Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan
e.       Dapat menyelesaikan perkara
f.       Tujuannya :
Ø  Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara para pihak.
Ø  Menghindari biaya mahal
Ø  Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama.
g.      Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian ( acte van vergelijk) di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
h.      Tidak dapat dibanding kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak.

8.      Jawaban Tergugat
Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat maka bentuk adalah:
a.       Mengakui menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian.
b.      Membantah harus dengan alasan.
c.       Referte tidak mengakui dan tidak membantah.

9.      Eksepsi/tangkisan
Pengertian dari eksepsi itu sendiri adalah sebuah jawaban tergugat yang tidak langsung pada pokok perkara, sedangkan bentuk dari eksepsi ada 2 yaitu :
a.       Eksepsi prosessual : eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata dalam artian eksepsi ini merupakan eksepsi tolak (declinatoir exceptie) yaitu bersifat menolak agar pemeriksaan perkara tidak diteruskan.
Termasuk jenis ini adalah :
Ø  tidak berwenang mengadili === diputus terlebih dahulu oleh hakim
Ø  batalnya gugatan
Ø  perkara telah pernah diputus
Ø  penggugat tidak berhak mengajukan gugatan

b.      Eksepsi materil : didasarkan kepada hukum perdata materil.
Bentuk eksepsi ini ada 2 macam yaitu :

Ø  Eksepsi tunda ( dilatoir exceptie) Contoh : eksepsi karena penundaan
pembayaran utang

Ø  Eksepsi halang ( peremptoir exceptie) Contoh : lampau waktu (daluarsa), penghapusan utang

10.  Rekonvensi
Pengertian dari rekonvensi adalah sebuah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan wanprestasi kepada tergugat. Sedangkan pengajuannya dapat berupa jawaban tergugat maupun dilakukan dalam dupliek, batas waktu pengajuannya sebelum proses pembuktian. Adapun dasar dari hukum rekonvensi yaitu tertera pada Pasal 132a dan Pasal 132b HIR disisip dgn Stb 1927 – 300, Pasal 157 – 158 RBg.
Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak.



Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama – sama. Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu – satu/dipisah.
Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal :
a.       Jika kedudukkan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.
b.      Rekonvensi tidak dalam kompentensi yang sama.
c.       Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim

11. Intervensi

Pengertian intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (interest), dasar hukumnya yaitu Pasal 279 – 282 BRv seadangkan bentuk dari intervensi yaitu:
a.       Voeging (menyertai) dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak.
b.      Tussenkomst (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah satu pihak.
c.       Vrijwaring (penanggungan) :
Ø  mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena insiatifnya tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan.
Ø  ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara.
d.      Exceptio Plurium Litis Consortium:
Ø  masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara.
Ø  dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap.
Ø  contoh dalam perkara warisan.

Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai Intervensi.. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak Intervensi tersebut dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi atau pun sebagai Tergugat Intervensi.
Masuknya pihak ketiga ini disebut intervensi. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.Menurut buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg. Tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, yaitu berdasarkanPasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil. Berikut ini penjelasan 3 (tiga) macam intervensi yang dimaksud, yaitu:


  1. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin).


Vrijwaring (bukan “menjaring”) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Atau dapat dikatakan adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung karena ditarik pihak tergugat.

Vrijwaring atau penjaminan terjadi apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga yang ditarik masuk ke dalam perkara tersebut.
Cara mengajukan permohonan vrijwaring adalah bahwa pihak tergugat dalam jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk memanggil seorang sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa majelis tersebut, untuk melindungi tergugat, misalnya petitum di mana tergugat dimohonkan agar membayar sejumlah uang dengan maksud agar tergugat dibebaskan dari pembayaran tersebut.



Sebagai contoh, misalnya: A selaku penggugat, telah membeli sebuah hand phone dari B selaku tergugat. Ternyata hand phone yang dibeli oleh A tersebut memiliki cacat tersembunyi. B selaku tergugat pada awalnya juga tidak mengetahui kalau had phone tersebut cacat, sebab ia baru saja 1 minggu yang lalu membeli hand phone tersebut dari C yang telah memberikan jaminan bahwa hand phone tersebut baru dan tidak ada cacat. Oleh karena B digugat oleh A untuk menmbayar ganti rugi akibat adanya cacat itu, maka B dapat menarik C untuk menanggung atau menjamin B.


Ciri-ciri vrijwaring

  1. Merupakan penggabungan tuntutan.

  2. Salah satu pihak yang bersengketa (tergugat) menarik pihak ketiga ke dalam sengketa.

  3. Keikutsertaan pihak ketiga, timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.


Vrijwaring, diatur dalam pasal 70-76 Rv, yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan, di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang ditarik dalam perkara tersebut secara singkat tidak atas kemauannya sendiri
Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 74) , Vrijwaring terbagi atas dua yakni:

  1. Vrijwaring Formil (Garantie Formelle) terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (pasal 1492 BW). Dalam kaitannya dengan Vrijwaring, jika ternyata pembeli ini (Mis A) kemudian digugat oleh C, karena B dulunya menjual barang C kepada A, maka B dapat ditarik sebagai Vrijwaring.

  2. Vrijwaring Simple/ Sederhana, terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yangs sedang berlangsung, ia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga: penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada Debitur (Vide: Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW). Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat (tertanggung) dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga (penanggung).




  1. Tussenkomst (menengah)

Yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, di mana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannnya sendiri atau dapat dikatakan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak kepada pihak tergugat maupun pihak penggugat, untuk membela haknya sendiri.
Tussenkomst  mirip dengan vrijwaring namun perbedaannya adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan kepentingannya sendiri.
Dia masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara). Pihak ketiga yang ingin masuk dalam rangka tussenkomst diharuskan untuk mengajukan permohonan ke majelis hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela.
Sebagai contoh, misalnya dalam jual beli rumah dan tanah. A selaku penggugat dalam perkara pokok menggugat B, oleh karena B telah menjual rumah dan tanahnya yang ia telah jual kepadanya, akan tetapi tidak mau menyerahkan bangunan rumah dan tanahnya yang ia telah jual kepadanya. Mendengar tentang adanya gugatan itu, C yang juga merasa telah membeli rumah dan tanah tersebut dari B, datang di persidangan, lalu dengan lisan atau tertulis mengemukakan kehendaknya, untuk mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga.


Ciri-ciri tussenkomst :

  1. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.

  2. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.

  3. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.

  4. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).



3. Voeging (menyertai)
Voeging (menyertai) Yaitu suatu mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut berada dalam posisi tergugat. Biasanya Voeging ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya “terganggu” akibat gugatan dari pihak penggugat atau dapat dikatakan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara.

Penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan ini, lalu mengajukan permohonan kepada majelis agar diperkenankan mencampuri proses tersebut dan menyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak, penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan voeging, Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.


Contoh: A menggugat B untuk pembayaran suatu utang. C mendengar perihal itu menjadi terperanjat dan mengatakan bahawa hal tersebut bukanlah suatu utang, akan tetapi adalah modal untuk usaha dagang bersama antara A, B, dan C. oleh karena hal tersebut C mencampuri gugatan dan memihak atau menggabungkan diri kepada B.

Ciri-ciri voeging :

  1. Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada pihak tergugat.

  2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.

  3. Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.


Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient (pihak intervensi) tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan permohonan intervensi ke dalam perkara pokok.





MACAM-MACAM EKSEPSI *
*)Yahya Harahap  dalam buku “hukum acara perdata”


A.   Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)
Adalah eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard).
Adapun jenis eksepsi prosesual diantanra adalah sebagai berikut :

  1. Eksepsi Error In Persona

Sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hokum yaitu “gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)”.
Adapun jenis eksepsi error in persona adalah sebagai berikut :
Ø Eksepsi diskulifikasi (gemis aanhoedanigheid),
Yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hokum atau persona standi in judicio didepan PN karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Sebagai contoh apabila yang mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal ini tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskulifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas nama yayasan.

Ø Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, 
Apabila pihak yang diterik sebagai Tergugat/Termohon adalah keliru/salah. Sebagai contoh putusan MA no 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.

Ø Exceptio plurium litis consortium
Alasan dalam mengajukan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselsaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh adalah putusan MA 621 K/Pdt/1975 yaitu terhadap sebagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium


  1. Exceptio Obscuur Libel 

Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Disebut juga,  formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).
Ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara).  Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive).Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.
Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :
Ø Tidak jelasnya dasar hukum gugatan,
posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).



Ø Tidak jelasnya Objek Sengketa
kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, anatara lain tidak disebutnya batas batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat.

B.   Eksepsi Hukum Materiil (materiele exceptie)
Dari pendekatan doktrin terdapat beberapa macam eksepsi hukum materiil yang cara pengajuannya tunduk pada pasal 136 dan 114 Rv serta cara penyelesaiannya merujuk kepada pasal 136 HIR. Dengan demikian caranya sama dengan eksepsi prosesual.
Jenis eksepsi materiil diantaranya yaitu :
Exceptio dilatoria (dilatoria exceptie)
yaitu gugatan penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktu yang disepakati atau karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur. Atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan

kesimpulan :
Perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996 K/pdt/1989, bahwa Derden Verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.
Sama nanti tolong tambahin lagi hehehe :D




  1. Retno Wulan Sutantyo, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek
    2. Komentar atas HIR
    3. Prof Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri
    4. Prof. Subekti, Hukum Acara Perdata
    5. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Indonesia

  2. Sudikno Mertokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

  3. Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta.

  4. M.Yahya Harahap 2005 , Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika , Jakarta,

  5. Sri Wardah& Bambang Sutiyoso ,2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia,Gama Media, Yogyakarta.

  6. Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

  7. Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

  8. . Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta

  9. Izaac.S.LeinisuFatimah Ahmad, 1982, Intisari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia

  10. K Wantjik Saleh,  1979, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Teriakan Berlian (Oogoe Diamond)

shige 1
Holaa~ kali ini aku mau ngecover lagunya AKB48 yang judulnya "Oogoe Diamond"
Aku sih mikirnya Berlian itu keras, jadi teriakan keras hahaa . Biasanya di translate "Loud Diamond" bahasa Inggris nya.
Sayang aku gapunya versi karoke (-__-) hiks hiks

Setelah aku translate, nih versi aku hehheee~ yang wana UNGU yang aku biasa nyanyiin, kalo yang PINK alternatifnya hehe :D

Aku mengejar bus yang mulai / akan berangkat
Aku ingin katakan padamu
Kabut dalam hatiku tlah menghilang
Dan aku lihat apa yang penting bagiku

Walau jawabannya begitu mudah didapatkan
Mengapa aku ragu dan membiarkan kamu pergi
Aku kan ikuti kata hatiku, agar kubisa menjadi diriku

Ku suka, aku suka kamu
Ku berlari sekuat yang kubisa /
sekuat tenaga
Ku suka, aku selalu suka
Kuberteriak sekeras-kerasnya /
sekeras yang kubisa
Ku suka, aku suka kamu
Begitu cinta membuatku sesak
Ku tak bisa biarkan teriakanku terus terkunci /
teriakan berlianku / oogoe daimond

Saat kusadari sesuatu tlah hilang
Aku tak tahan pada rasa ini /
perasaan ini tak terbendung lagi
Sekarang ku kan melakukannya , ungkapkan semua dengan kata-kata

Tapi entah mengapa yang kulakukan hanya diam
Memandangi langit dan airmataku mengalir
Di dunia ini, kita dilahirkan, ada seseorang yang kita cintai

Tak akan, ku takkan pernah
Ku takkan biarkan kau pergi
Pasti, aku yakin pasti
Kita kan bertemu kembali
Pasti, aku yakin pasti
Aku kan membuatmu bahagia
Aku ingin kau mendengar teriakan berlianku

Takkan ada yang berubah jika aku terus ragu-ragu
Ungkapkan perasaanmu dan jujurlah tentang semua itu

Ketika ungkapkan, cahaya kan bersinar

Ku suka, aku suka kamu

Ku berlari sekuat yang kubisa / sekuat tenaga
Ku suka, aku suka kamu
Kuberteriak  sekeras-kerasnya /
sekeras yang kubisa

Kusuka , aku suka kamu
Biarkan cintaku menggapaimu
Kusuka, aku suka kamu
Teriakanku terbawa angin

Ku suka, aku suka kamu
Begitu cinta membuatku sesak
Ku tak bisa biarkan teriakanku terus terkunci /
teriakan berlianku / oogoe diamond

Ku kan berani katakannya
Aku tlah diam selama ini
Aku tak malu lagi
"Suka kau" kata-kata terindah
"Suka kau" kata-kata terindah
"Suka kau" kata-kata terindah


Ungkapkan perasaanmu dan jujurlah tentang semua itu

lagi lagi gadai~


GADAI

Defenisi

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Di Indonesia, satu-satunya lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai adalah Perum Pegadaian.

Subyek Gadai

1. Dari segi individu (person), yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1329 KUH Perdata;

2. Para Pihak, yang menjadi subyek gadai adalah :

a. Pemberi Gadai atau Debitur;

b. Penerima Gadai atau Kreditur;

c. Pihak Ketiga yaitu orang yang disetujui oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut Pemegang Gadai.

Obyek gadai

Benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.

Sejarah Penggadaian

A. Era Kolonial

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("liecentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "liecentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "cultuur stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

B. Era Kemerdekaan

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang.

Sumber Hukum Gadai

kitab undang-undang hukum perdata (civil code) buku kedua – benda BAB XX

150. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

1151. Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

1152. Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

1152 bis. Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

1153. Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

1154. Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

1155. Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

1156. Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai Ialai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

1157. Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

1158. Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.
Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

1159. Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ía membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yan g diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

1160. Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

Unsur-Unsur Gadai

Sesuatu dapat dikatakan sebagai gadai jika:

1. gadai diberikan hanya atas benda bergerak;

2. jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitor), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (lavering);

3. gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference);

4. gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Sifat Gadai

1. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat assesoir (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok;

2. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari Debitur/Pemberi Gadai kepada Kreditur/Penerima Gadai;

3. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan persetujuan dari Pemberi Gadai;

4. Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;

5. Bersifat menyeluruh (totaliteit), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;

6. Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;

7. Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;

8. Bersifat mendahulu (droit de preference), bahwa Penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai;

9. Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada Pemegang Gadai/Penerima Gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari Pemberi gadai

Pembebanan benda jaminan gadai

1. benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda;

2. Tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi obyek gadai.

Kewajiban penerima gadai

1. Penerima Gadai/Kreditur :

a. bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya;

b. harus memberitahukan Pemberi Gadai, jika benda gadai dijual;

c. bertanggungjawab terhadap penjualan benda gadai.

2. Pemberi Gadai diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya.

Hak penerima gadai

1. Penerima Gadai mempunyai hak:

a. penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai;

b. dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi), sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan adanya title eksekutorial. Penerima Gadai/ Pemegang Gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan Pengadilan, tanpa perlu adanya juru sita ataupun mendahului dengan penyitaan;

c. menjual benda gadai dengan perantaraan hakim, dimana kreditur dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai;

d. mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai;

e. retensi (menahan) benda gadai, bilamana selama hutang pokok, bunga, dan ongkos- ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi maka siberhutang/debitur maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai;

f. untuk didahulukan (kreditur preferen) pelunasan piutangnya terhadap kreditur lainnya, hal tersebut diwujudkan melalui parate eksekusi ataupun dengan permohonan kepada Hakim dalam cara bentuk penjualan barang gadai.

2. Pemberi Gadai tetap mempunyai hak milik atas Benda Gadai.

Eksekusi dalam gadai

Apabila debitur atau Pemberi Gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Gadai dapat dilakukan :

1. Kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitur ingkar janji, sebelum kreditur menyuruh jual benda yang digadaikan maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau Pemberi Gadai;

2. Suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada Pemberi Gadai.

Hapusnya Gadai

1. Apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan Penerima Gadai dan kembali ke tangan Pemberi Gadai;

2. Manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang pokok telah dilunasi semuanya atau telah hapus;

3. Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan Pemegang Gadai/Penerima Gadai (musnahnya benda gadai);

4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh Pemegang/Penerima Gadai.

Sanksi

Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai sanksi bagi Para Pihak.

Larangan dalam gadai yaitu Penerima Gadai atau kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan.

gadai lagi


GADAI
1.Pengertian Gadai
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Badrul Zaman, 1991).

2. Sifat-sifat umum gadai
a. Gadai adalah untuk benda bergerak
Artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan).
b. Sifat kebendaan.
Artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
c. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai.
Artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
d. Hak menjual sendiri benda gadai.
Artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.
e. Hak yang didahulukan
f. Hak accessoir.
Artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok. (Badrul Zaman, 1991).

3.Barang yang dapat digadai
Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dll.
Barang yang tidak dapat digadaikan seperti barang milik pemerintah, surat-surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan digadaian, barang yang tidak tetap harganya. (Badrul Zaman, 1991).

4.Hak dan kewajiban pemegang gadai.
a. Hak pemegang gadai.
Menjual gadai dengan kekuasaan sendiri dan atau dengan perantara hakim, atas izin hakim tetap menguasai benda gadai, mendapat ganti rugi, retorsi dan hak undang-undang untuk didahulukan.
b. Kewajiban pemegang gadai.
Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang gadai karena kelalaiannya, memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai itu di jual dan bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai tersebut.

5. Hapusnya gadai :
1. Perjanjian pokok
2. Musnahnya benda gadai
3. Pelaksanaan eksekusi
4. Pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela
5. Pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai
6. Penyalahgunaan benda gadai.

Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud  surat-surat piutang kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk (aan order) dan atas nama (op naam) serta hak paten. Hak pemegang gadai yakni si pemegang gadai mempunyai hak selama gadai berlangsung yakni pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang di gadaikan atas kekuasaan sendiri (eigenmachti geverkoop).

Hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur dan sisanya di kembalikan kepada debitur penjualan barang tersebut harus di lakukan di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku, yakni :

  • Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai.
  • Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan  hutang dari debitur (jumlah hutang dan bunga).
  • Pemegang gadai mempunyai prefensi (hak untuk di dahulukan) dari kreditur-kreditur yang lain.
  • Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka hukumsupaya barang gadai di jual menurut cara yang di tentukan oleh hakim untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga.
  • Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Perdata gadai


Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang menjadi awal sejarah gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk bagi pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir (lintah darat) yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode “liecentie stelsel” diganti menjadi “pacth stelsel” yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “cultuur stelsel” di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang

A.           Pembahasan Secara Umum

Dalam Pasal 1150 KUHPerdata pengertian Gadai adalah “Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dalam melakukan gadai merupakan perjanjian yang pada dasarnya adalah kesepakatan perjanjian dari antara kedua belah pihak. Ketika salah satu bahkan keduanya tidak menemui kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Meskipun demikian dilakukan berlandaskan kesepakatan, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Baik pihak debitur maupun kreditur juga memungkinkan melakukan wanprestasi.

Penguasaan benda gadai oleh pemegang gadai / kreditur atau pihak ketiga merupakan syarat penting untuk lahirnya gadai. Apabila benda tidak dikuasai oleh kreditur maka gadai tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Tetapi saat ini fakta dilapangan sudah sering dilakukan ketika terjadi perjanjian utang piutang tanpa adanya tanpa adanya benda jaminan. Selain itu juga sudah sering terjadi perjanjian utang piutang  dimana benda gadai berada dalam kekuasaan debitur. Hal ini memang tidak menjadi masalah selama kedua belah pihak, kreditur dan debitur mencapai kata sepakat. Jika seandainya dikemudian hari terjadi masalah mengenai ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya maka akan sulit karena benda gadai berada ditangan debitur. Karena pada intinya banda gadai diberiakn dan berada dalam kekuasaan kreditur agar adanya jaminan dan pemicu utang debitur dibayar.

Apabila benda obyek gadai keluar dari kekuasaan kreditur gadai akan hapus sesuai dengan Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata kecuali hilang atau dicuri dari tangan kreditur. Pada masa penguasaan benda gadai oleh kreditur menjadi kondisi yang riskan terjadinya masalah. Selama masa penguasaan benda gadai oleh kreditur sepenuhnya adalah tanggung jawab kreditur. Perawatannya juga menjadi tanggung jawab penuh dari kreditur. Jika terjadi kerusakan kreditur yang memiliki kewajiban dalam perbaikan atas benda gadai tersebut. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata jika benda gadai keluar dari kekuasaan kreditur. Gadai tersebut secara otomatis akan hapus kecuali dalam hal hilang atau dicuri dari tangan kreditur.

Ketika benda gadai sebagai jaminan utang berada dalam kekuasaan kreditur apabila terjadi kehilangan atau dicuri ini sering memicu terjadinya masalah antara kreditur dan debitur. Jaminan adalah unsur yang penting dalam rangka pemberian kredit oleh Pegadaian kepada para nasabahnya/debitur yang memerlukan pinjaman. Adanya jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi modal atau kreditur bahwa uang yang dipinjam debitur, suatu saat akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dalam beberapa kasus debitur menganggap hal itu sengaja dilakukan oleh kreditur agar menghilangkan tanggung jawabnya atas benda gadai tersebut. Karena kreditur dilindungi oleh regulasi yang ada yaitu dalam KUHPerdata. Untuk kasus seperti ini harus dapat dibuktikan bahwa benda gadai tersebut benar-benar hilang atau dicuri. Karena apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan, kreditur harus melakukan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1157 KUHPerdata, karena benda tersebut berada di tangan kreditur maka kreditur berhak untuk ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan benda gadai.

Gadai memiliki sifat dalam hak kebendaan dimana pemegang gadai (debitur) mempunyai hak revindikasi apabila benda gadai hilang atau dicuri. Hak ini diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata. Hak revindikasi adalah hak yang diberikan untuk menuntut kembali yang merupakan ciri hak kebendaan. Adapun isi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata yang menjadi dasar dari hak revindikasi adalah “Orang yang kehilangan/kecurian benda bergerak, ia dapat menuntut kembali bendanya dengan jangka waktu kurang dari 3 tahun”.

Berdasarkan penjelasan tersebut mewujudkan gadai sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan disini bersifat menjamin. Hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit adalah pemegang gadai mempunyai hak atas barang gadai serta memiliki hak kebendaan. Karena gadai merupakan hak kebendaan yaitu hak sepenuhnya atas benda tersebut. Perlu ditegaskan bahwa kreditur mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas barang gadai, jika terjadi sesuatu (dicuri atau hilang) maka pemegang gadai wajib mengganti barang tersebut. Juga wajib memberitahukan kepada debitur (pemberi gadai) apabila mengadakan lelang terhadap benda jaminan pemberi gadai itu sendiri. Sebab pemberi gadai mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemegang gadai yaitu berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik, berhak menuntut atas hilangnya barang gadai dan kemerosotan kualitas atau nilai barang juga berhak tahu apabila barang yang dijaminkan oleh pemberi gadaiakan dilelang. Serta atas hak tersebut pemberi gadai mempunyai kewajiban memenuhi segala bentuk isi dari perjanjian kredit.

Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan yang salah satunya adalah hak revindikasi antara lain :

  1. Hak mutlak, hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapapun juga dan dapat dipertahankan dari siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak kebendaan itu.
  2. Droit de suite, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada dan revindivikasi.
  3. Droit de preference, memberikan kedudukan yang diutamakan
  4. Objeknya benda
  5. Dapat dialihkan

Terkait dengan masalah yang timbul dalam masa penguasaan benda gadai oleh kreditur mudah untuk diselesaikan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu KUHPerdata. Sebagai gadai memililki sifat kebendaan yang mempunyai ciri mutlak sebagaimana disebutkan diatas. Jika terjadi masalah hak tersebut dapat dipertahankan dari gangguan siapapun baik itu pihak kreditur, debitur maupun pihak ketiga. Karena benda gadai tersebut mengikuti kemana dan siapapun yang memegang benda gadai tersebut. Juga memberikan kedudukan yang diutamakan.

Kembali kedasar terjadinya gadai berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai terjadi karena adanya penyerahan barang jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur sebagai jaminan hutang. Maka hanya terjadi peralihan kekuasaan benda bukan peralihan hak milik dari debitur kepada kreditur, dengan peralihan kekuasaan benda tersebut maka kreditur dapat mengambil pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan benda jaminan jika terjadi debitur wanprestasi. Kreditur sebagai pemegang hak kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasannya dari pada kreditur-kreditur lain.

Mengenai penguasaan benda gadai oleh kreditur dalam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata “Apabila benda tidak dikuasai oleh kreditur maka gadai tersebut tidak sah. Dikuasai dalam hal ini bukan berarti dimiliki sementara oleh kreditur. Pemilik sah benda gadai tersebut tetap adalah debitur, hanya saja benda gadai dipegang sementara oleh kreditur sebagai jaminan atas utang. Sering kali hal ini disalahartikan dan disalahgunakan haknya tersebut. Sebelum benda gadai tersebut dinyatakan menjadi milik kreditur karena debitur tidak mampu membayar atau wanprestasi lainnya maka benda gadai tetaplah milik sah dari debitur. Meski penguasaannya sementara ditangan kreditur selama utang belum dilunasi.

Dalam kasus seperti telah dijabarkan ditas penyelesaian kasusnya antara ke dua belah pihak, seyogianya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat (negosiasi). Negosiasi tersebut membicarakan keinginan kedua belah pihak mengenai jalan yang ditempuh dalam penyelesaian. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka barulah jalur hukum ditempuh. Kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


KESIMPULAN DAN SARAN

A.            Kesimpulan

Masa penguasaan benda gadai yang diberikan oleh pemberi gadai (debitur) kepada penerima gadai (kreditur) memang adalah rentang waktu yang riskan terjadinya masalah. Karena benda gadai tersebut pada dasarnya diberikan adalah sebagai jaminan untuk dilunasinya utang. Meski disebutkan bahwa benda gadai sebagai jaminan utang dalam penguasaan kreditur bukanlah berarti menjadi hak milik dari kreditur. Hak milik tetap berada ditangan debitur sebagai pihak yang memberikan gadai tersebut.

Ketika terjadinya masalah dalam rentang waktu pemenuhan prestasinya baik debitur maupun kreditur haruslah tetap pada koridornya. Koridornya dalam artiannya tetap berpegang pada klausul perjanjian. Kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Gadai memiliki sifat sebagai hak kebendaan yang bersifat menjamin. Hak dan kewajiban pemegang dan pemberi hak kebendaan (gadai) sebagai jaminan kredit adalah pemegang gadai mempunyai hak atas barang gadai serta memiliki hak kebendaan. Karena gadai merupakan hak kebendaan yaitu hak sepenuhnya atas benda tersebut. Kreditur mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas barang gadai, jika terjadi sesuatu (dicuri atau hilang) maka pemegang gadai wajib mengganti barang tersebut. Juga wajib memberitahukan kepada debitur (pemberi gadai) apabila mengadakan lelang terhadap benda jaminan pemberi gadai itu sendiri. Sebab pemberi gadai (debitur) mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemegang gadai yaitu berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik, berhak menuntut atas hilangnya barang gadai dan kemerosotan kualitas atau nilai barang juga berhak tahu apabila barang yang dijaminkan oleh pemberi gadaiakan dilelang. Serta atas hak tersebut pemberi gadai mempunyai kewajiban memenuhi segala bentuk isi dari perjanjian kredit.

B.            Saran

Ketika terjadinya masalah antara debitur dan kreditur penyelesaian kasusnya seyogianya melalui musyawarah untuk mufakat (negosiasi). Isi dari negosiasi membicarakan keinginan kedua belah pihak mengenai jalan yang ditempuh dalam penyelesaian kasus. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan UU yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam perjanjian seharusnya kedua belah pihak haruslah saling mempercayai. Saling berusaha untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Asas kepercayaan yang menjadi penghubung terjalinnya dan terjadinya perjanjian tersebut.

Latest Month

October 2013
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com